Konsorsium
Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) mempublikasikan bocoran dokumen
rahasia mengenai skandal Panama Paper, yakni sebuah skandal mengenai dunia offshore
atau dunia tanpa pajak kerja. Publik dunia terhenyak mendengarnya lantaran skandal
tersebut disebut-sebut menyebabkan kerugian sangat besar bagi banyak negara.
 |
| Sumber |
Panama
Papers (terjemahan bebas: Dokumen
Panama) adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh
penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca.
Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri,
termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya. Dokumen tersebut
mencantumkan nama pemimpin lima negara yaitu Argentina,
Islandia,
Arab Saudi,
Ukraina,
dan Uni Emirat Arab serta pejabat
pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan
sekitar 40 negara lainnya, termasuk Brasil, Cina, Perancis,
India, Malaysia,
Meksiko,
Malta, Pakistan, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah, dan Britania Raya.
Sementara Amerika Serikat tidak ada karena Amerika Serikat sendiri memiliki
beberapa negara bagian yang sudah dianggap sebagai surga pajak seperti
Delaware, Nevada, dan Kepulauan Virgin.
Rentang waktu dokumen ini dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an.
Dokumen berukuran 2,6 terabita ini diberikan oleh seorang sumber anonim kepada Süddeutsche Zeitung pada bulan Agustus 2015
dan International
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Dokumen bocoran ini
kemudian disebarkan kepada dan dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan di 107
organisasi media di lebih dari 80 negara. Laporan berita pertama berdasarkan
dokumen ini bersama 149 berkas dokumennya diterbitkan pada tanggal 3 April 2016.
Selama hampir empat dekade lamanya, sebanyak lebih dari 11 juta
dokumen offshore terhubung oleh Mossack Fonseca, sebuah firma hukum
internasional yang berbasis di Panama. ICIJ menyebut bahwa firma ini melayani
pembentukan perusahaan bodong dan pengelabuan pajak bagi banyak institusi
bisnis global. ICIJ juga melaporkan bahwa pada audit 2015 lalu, Mossack Fonseca
diketahui menyimpan rahasia 204 nama institusi bisnis terkemuka dunia dari
lebih 14.000 perusahaan yang terdaftar di Seychelles, sebuah kepulauan kecil di
Samudera Hindia yang terkenal sebagai surga pajak. Kumpulan dokumen tersebut
tidak sepenuhnya mengindikasikan aktivitas ilegal. Namun, faktanya memang para
perusahaan bodong dan akun fiktif tersebut dapat menjadi topeng untuk
menyembunyikan transaksi dan kepemilikan finansial tertentu. Bocoran dokumen
tersebut menyebut 12 nama pemimpin dunia (sekarang dan mantan), serta 128
politisi dunia dan beberapa figur publik terkenal. Selain Putin dan petinggi
FIFA, skandal Panama Paper juga menyebut keterlibatan Perdana Menteri Islandia
melalui akun milik istrinya. Pusat pemerintahan Rusia, Kremlin, aktif menampik
tudingan tersebut dengan 'alasan' menggangu rencananya tampilnya Putin pada
pemilu mendatang Sementara itu, FIFA berkomentar bahwa skandal Panama Paper adalah
hal yang konyol. Namun, beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Australia,
dan Meksiko telah mengumumkan komando investigasi untuk membuktikan kebenaran
skandal tersebut.
Latar belakang
Mossack Fonseca adalah badan hukum dan penyedia
jasa perusahaan asal Panama yang didirikan tahun 1977 oleh Jürgen Mossack
dan Ramón Fonseca. Perusahaan ini menyediakan jasa
pembentukan perusahaan di negara lain, pengelolaan perusahaan luar negeri, dan
manajemen aset. Perusahaan ini memiliki lebih dari 500 karyawan di 40 negara.
Badan ini beroperasi atas nama lebih dari 300.000 perusahaan yang kebanyakan
terdaftar di Britania Raya atau surga pajak milik Britania.
Mossack Fonseca bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan
terbesar di dunia seperti Deutsche Bank, HSBC,
Société Générale, Credit Suisse,
UBS, dan Commerzbank.
Badan ini kadang membantu nasabah bank tersebut membangun struktur yang rumit
sehingga kolektor pajak dan penyidik sulit melacak arus uang dari satu tempat
ke tempat lain. Sebelum kebocoran Panama Papers, majalah The Economist
menyebut Mossack Fonseca sebagai pemimpin industri keuangan luar negeri
"penuh rahasia". Walaupun begitu
Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network) asal Inggris saat
menerbitkan Indeks Kerahasiaan Finansial mengemukakan bahwa Panama merupakan
peringkat ke-13 sebagai surga pajak dibawah Swiss, Hong Kong, dan Amerika
Serikat.
Bocoran
 |
| Sumber |
Lebih dari satu tahun sebelum dokumen Panama dibocorkan, surat
kabar Jerman Süddeutsche Zeitung menerima dokumen
terkait Mossack Fonseca dari satu sumber anonim. Harian ini mulai menerima
material dalam jumlah besar; dalam kurun satu tahun, mereka memperoleh data
berukuran 2,6 terabita
berisi dokumen Mossack Fonseca tentang 214.488 perusahaan luar
negeri milik pejabat pemerintahan. Bocoran ini terdiri dari
11,5 juta dokumen yang dibuat antara tahun 1970-an dan akhir 2015 oleh
Mossack Fonseca.
Para wartawan berkomunikasi dengan sumber lewat saluran terenkripsi
karena ia ingin identitasnya tidak diketahui: "Ada dua syarat. Nyawa saya terancam.
Obrolan kita harus terenkripsi. Kita tidak boleh bertemu sama sekali."
Wartawan Süddeutsche Zeitung Bastian Obermayer menyatakan bahwa
sumbernya memutuskan untuk membocorkan dokumen tersebut karena ia menganggap
Mossack Fonseca bertindak secara tidak etis. Menurutnya, "sumber mengira
bahwa kantor hukum di Panama ini membahayakan dunia, dan sumber ingin
mengakhirinya. Itu salah satu motivasinya."
International
Consortium of Investigative Journalists memimpin penelitian dan
peninjauan dokumen. Mereka mengerahkan wartawan dan staf The Guardian,
BBC England, Le Monde,
SonntagsZeitung, Falter, dan La Nación serta stasiun TV Jerman Norddeutscher Rundfunk
dan Suddeutscher Rundfunk dan
stasiun TV Austria ORF. Tim wartawan awalnya
bertemu di Munich, Lillehammer, London, dan Washington, D.C., untuk menyusun
penelitian mereka. Datanya kemudian disebarkan dan
dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan di 107 organisasi media di lebih dari
80 negara. Setelah lebih dari satu tahun, laporan berita pertama berdasarkan
dokumen ini beserta 149 berkas dokumennya diterbitkan tanggal 3 April 2016. Daftar lengkap perusahaan yang terlibat akan dirilis pada awal Mei
2016.
Ukuran dokumen yang dibocorkan ini mengalahkan Wikileaks Cablegate
(1,7 GB), Offshore Leaks (260 GB), Lux Leaks (4 GB), dan Swiss Leaks (3,3 GB).
Data bocoran ini terdiri dari surat elektronik, berkas PDF, foto, dan berkas
pangkalan data internal Mossack Fonseca. Semua data diterbitkan mulai tahun
1970-an sampai musim semi 2016. Panama Papers mencantumkan nama 214.000
perusahaan. Terdapat folder untuk setiap perusahaan cangkang (shell company)
yang berisi surel, kontrak, transkrip, dan dokumen pindaianBocoran ini terdiri
dari 4.804.618 surel, 3.047.306 berkas format pangkalan data, 2.154.264 PDF,
1.117.026 foto, 320.166 berkas teks, dan 2.242 berkas berformat lain.
Semua data ini harus diindeks secara rapi. Pengindeksan dilakukan
menggunakan perangkat lunak
berbayar bernama Nuix yang juga dipakai oleh para penyidik
internasional. Dokumen menjalani proses OCR oleh komputer
berkecepatan tinggi agar datanya dapat dibaca dan dicari secara digital. Daftar
tokoh penting diperiksa ulang dengan dokumen yang diproses tadi. Tahap selanjutnya adalah
menghubungkan tokoh, peran, arus uang, dan keabsahan strukturnya.
Di Indonesia, nama-nama para miliarder ternama yang setiap tahun
masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes Indonesia juga bertebaran dalam
dokumen Mossack Fonseca. Mereka membuat belasan perusahaan offshore untuk
keperluan bisnisnya. Salahsatunya adalah Sandiaga Uno, pebisnis terkemuka yang
kini tengah mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Ditanya soal ini, Sandiaga mempersilakan media mempublikasikan
nama-nama perusahaan offshore miliknya. "Saya memang punya rencana membuka
semuanya karena saya sekarang dalam proses mencalonkan diri menjadi pejabat
publik," katanya pada reporter Tempo, akhir Maret 2016 lalu.
Seperti banyak klien Mossack Fonseca lain, tidak ada bukti bahwa
Jackie Chan atau Sandiaga Uno, menggunakan perusahaannya untuk tujuan tak
terpuji. Memiliki perusahaan offshore bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal.
Untuk sejumlah transaksi internasional, memiliki perusahaan offshore bahkan
merupakan sebuah pilihan yang logis secara bisnis.
 |
| Sumber |
Namun, dokumen Mossack Fonseca mengindikasikan bahwa klien dari
firma itu meliputi penipu skema ponzi, mafia narkoba, penggelap pajak, dan
setidaknya satu terpidana kasus pelecehan seks yang sedang dipenjara. Catatan
menunjukkan bahwa ada satu pengusaha asal Amerika yang ditangkap setelah
bepergian ke Rusia untuk berhubungan seks dengan anak-anak yatim piatu, sempat
meneken sebuah dokumen untuk perusahaan offshore-nya, ketika dia sedang
dipenjara di New Jersey.
Di Indonesia, dua nama yang kerap dicari penegak hukum untuk
kepentingan penyidikan kasus korupsi, yakni Muhammad Riza Chalid dan Djoko
Soegiarto Tjandra, juga tercantum dalam dokumen yang bocor ini.
Satu alat yang efektif untuk membongkar jejaring gelap ini adalah
pembocoran berbagai dokumen offshore yang bisa menyeret semua transaksi gelap
ini ke tempat yang lebih terbuka. Kepada Tempo, Menteri Keuangan Indonesia
Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengantongi data
mengenai ribuan perusahaan offshore dan perusahaan cangkang milik orang
Indonesia di luar negeri. "Nilainya ribuan triliun rupiah," kata
Bambang. UU Pengampunan Pajak yang sedang dibahas di Senayan, kata dia, adalah
upaya pemerintah menarik pulang semua dana itu. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa berbagai kebocoran dokumen
yang diungkap oleh ICIJ dan media mitranya, cukup efektif untuk mendorong
adanya legislasi baru dan dimulainya penyidikan di belasan negara. Laporan
semacam ini juga membuat para klien offshore ketakutan suatu saat rahasia
mereka bakal terbongkar. Kita akui dalam masalah Panama Papers tak selalu merupakan upaya
penggelapan atau penghindaran pajak atau aksi pencucian uang. Namun bagi logika
publik menduga bahwa skandal panama papers adalah tindakan negatif dan lebih
hanya sebagai upaya skandal penggelapan pajak atau aksi pencucian uang.
Banyak kalangan menyebut, sudah pasti ada niat jahat daripada para
pejabat negara dan wakil rakyat yang memanfaatkan firma hukum Mossack Fonseca
(MF) di Panama. Misalnya untuk menutupi kepemilikan perusahaan,
manipulasi pajak, atau pencucian uang.
Oleh karena itu, para pejabat negara dan wakil rakyat yang
terungkap dan terkait dengan Panama Papers harus mundur dan jangan mengelak dengan
alasan belum terbukti secara hukum karena pejabat di negara lain langsung
mundur begitu diumumkan terkait dengan firma hukum di Panama tersebut.
Sudah saatnya kita buka-bukaan siapa saja orang-orang kaya,
pejabat, politisi, dan pengusaha Indonesia yang berlangganan jasa Mossack
Fonseca. Masalah ini jangan ditutup-tutupi atau dianggap remeh.
SUMBER:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar