Tugas 2

Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan
 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll. Salah satu negara yang masih menghadapi masalah sosial ini adalah indonesia.

Persentansi tingkat kemiskinan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir berkisar antara 16 sampai 18 persen memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dicermati dan dikaji ulang atas strategi, kebijakan, dan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah yang selama ini lebih terfokus pada premis income sebagai landasan bagi strategi, kebijakan, dan program dalam memberantas kemiskinan di negeri ini. Dilihat dari sisi alokasi anggaran yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah tampaknya sudah memiliki semangat yang positif untuk memerangi kemisikinan.

Jika melihat kondisi perekonomian Indonesia yang secara makro menujukkan performa yang baik, namun di sisi lain realitas ketimpangan dan kemiskinan yang masih menyelimuti sebagian besar rakyat Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum dapat mengurangi kemiskinan karena distribusi pendapatan belum merata. Persoalan yang perlu dicermati lebih jauh adalah bagaimana mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat dengan membuka katup-katup pembatas saluran distribusi pendapatan dan peluang/kesempatan ekonomi dari prestasi pertumbuhan ekonomi yang ada.

            Beberapa program  yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain :

      1.      Menjaga Stabilitas Harga Bahan Kebutuhan Pokok

Program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :

·         Penyediaan cadagan beras pemerintah 1 juta ton

·         Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer

      2.      Mendorong Pertumbuhan yang Berpihak Pada Rakyat Miskin

Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempata berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain :

·      Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional

·         Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro

·         Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal

·         Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro

·         Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

·         Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil

·   Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga

·         Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah

    3.      Menyempurnakan dan Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :

·  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan

·        Program Pengembangan Infrasturktur Sosial Ekonomi Wlayah

·        Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

·        Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat

      4.      Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar

Program ini bertujuan untuk meningkatan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

·     Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menegah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs)

·         Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menegah Kejuruan / Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)

·         Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi

·    Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-Cuma di kelas III rumah sakit

      5.      Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin.

Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

·   Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

·   Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial

·       Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan)

 

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu :

1.      Menciptakan Lapangan Kerja

Pemerintah perlu menghimbau kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dengan kemampuan dan kreativitas yang dimiliki sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.

2.      Menghapus Korupsi.

Sebab, korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga Negara sebagaimana mestinya. Sebenarnya sudah sejak lama upaya ini dilakukan Pemerintah. Tetapi, semakin gencar Pemerintah dalam menghapuskan, semakin banyak orang-orang yang malah melakukan korupsi tanpa ada rasa bersalah. Hukuman yang diberikan untuk yang bersalahpun serperti tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Seharusnya Pemerintah memberikan hukuman yang pantas agar aksi korupsi di Indonesia terhapuskan, atau paling tidak menyusut.

3.      Dengan Menggerakkan Sektor Real Melalui Sektor UMKM.

Kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha, menciptakan sistem penjamin bagi usaha mikro, menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan, memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan langkah-langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat mengurangi angka kemiskinan.

4.      Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Program ini dialokasikan untuk desa, kabupaten, dan kota di setiap provinsi. Seluruh desa tersebut ialah usulan dari semua masyarakat dan pemerintah yang belum mendapatkan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Program ini menekankan partisipasi masyarakat dalam proses kegiatannya.

5.      Meningkatkan Pendidikan Rakyat.

Banyaknya sekolah yang rusak menunjukkan kurangnya pendidikan di Indonesia, serta masih banyak pemikiran masyarakat yang kurang mampu lebih mementingkan anaknya untuk membantu mencari uang dari pada sekolah walau pemerintah telah menyediakan program wajib belajar 9 tahun ini membuat generasi berikutnya kurang akan pendidikan, pola pemikiran yang seperti inilah yang harus dirubah. Karena pendidikan merupakan salah satu faktor untuk membuat suatu negara menjadi lebih maju.

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/publikasi/publikasi_detil2.asp?Vnomo=138

http://geadisty.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

Tugas 1

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi dalam Perekonomian Suatu Negara :

1.    Tingkat Suku Bunga

2.    Pendapatan Nasional Per Kapita untuk Tingkat Negara (Nasional) dan PDRB Per Kapita Untuk Tingkat Propinsi dan Kabupaten atau Kota.

3.    Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

4.    Kestabilan Politik

5.    Kemajuan Teknologi

6.    Penegakkan Hukum

7.    Kestabilan Perekonomian

8.    Tingkat Inflasi

9.     Peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan 
10.  Birokrasi 

Faktor - Faktor Penentu Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi :

1.    Barang modal

     Agar ekonomi bertumbuh, stok barang modal harus ditambah. Penambahan barang stok modal dilakukan lewat investasi. Pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi neto lebih besar dari pada nol. Sebab, jika investasi neto sama dengan nol, perekonomian hanya dapat berproduksi pada tingkat sebelumnya. Akan lebih baik lagi, jika penambahan kuantitas barang modal juga disertai peningkatkan kualitas.

       2.     Tenaga Kerja

    Sampai saat ini, khususnya di negara sedang berkembang (NSB), tenaga kerja (TK) masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Perubahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Permasalahannya yaitu  seberapa banyak penambahan TK yang meningkatkan output. Hal ini sangat tergantung pada seberapa cepat terjadinya proses The Law of Diminishing Return (TLDR). Sedangkan cepat atau lambatnya proses TLDR sangat ditentukan oleh kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan keterkaitannya dengan kemajuan teknologi produksi. Selama ada sinerji antara TK dan teknologi, penambahan TK akan memacu pertumbuhan ekonomi. 

       Namun sayangnya jumlah TK yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit bila teknologi yang digunakan semakin tinggi. Timbullah imbang korban (trade-off)  antara efisiensi produktivitas dan kesempatan kerja. Untuk meningkatkan output secara efisien pilihan yang rasional adalah teknologi padat modal. Harga dari pilihan tersebut adalah menciutnya kesempatan kerja.

  

       3.     Teknologi

    Hampir dapat dipastikan bahwa penggunaan teknologi yang semakin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi, jika hanya dilihat dari peningkatan output.  Namun hal ini bukan berati makin baik keadaan karena telah dibahas dalam bagian sebelumnya, ada imbang korban antara kemajuan teknologi dan kesempatan kerja. Lebih dari itu, kemajuan teknologi telah memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya bangsa-bangsa maju (Barat dan Jepang) serta dunia ketiga atau NSB (Negara Sedang Berkembang).

        Memang sulit untuk mengatasi dualisme dampak teknologi ini. Beberapa ekonom telah mencoba mencari jalan bukan untuk mengatasi, melainkan untuk mengurangi keterpisahan antara kesempatan kerja dan teknologi. Salah satu konsep  yang diajukan adalah penggunaan teknologi madia atau tepat guna di NSB. Dengan penggunaan teknologi ini, manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada dalam diri dan lingkungannya. Bahkan kelebihan penggunaan teknologi tepat guna adalah ditekannya pemborosan penggunaan SDA atau energi dalam proses produksi.

 

       4.      Uang

       Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral, semakin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi maka makin besar output yang dihasilkan. Tetapi dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaanya efisien. 

      Tingkat efisiensi penggunaan uang juga sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi sistem perbankan. Berdasarkan pemikiran inilah pemerintah Indonesia sejak 1983 membenahi sistem keuangan. Walaupun tingkat efisiensi sistem perbankan masih sangat rendah dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, ternyata pembenahan sistem keuangan khususnya perbankan sejak 1983 telah memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab dengan pembenahan tersebut proses alokasi sumber daya keuangan sudah lebih baik dan efisiensi dibanding periode sebelum tahun 1983.

 

       5.     Manajemen

     Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik, terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi tinggi. Ada perekonomian yang tidak terlalu mengandalkan teknologi tinggi, namun berkat manajemen yang baik mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

 

      6.  Kewirausahaan (Entrepreneurship)

    Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil risiko guna memperoleh keuntungan. Para pengusaha mempunyai perkiraan yang matang bahwa inputs yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutukhan masyarakat. Kemampuan mengkombinasikan inputs ini dapat disebut sebagai kemampuan inovasi. Kemampuan inovasi tidak harus selalu dikaitkan dengan teknologi tinggi.

  

       7.  Informasi

    Syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisiensi adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang (perfect and simetric information). Kegagalan pasar merupakan akibat dari tidak terpenuhinya asumsi tersebut. Semakin banyak, makin besar, dan makin seimbang arus informasi maka para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih baik, alokasi sumber daya ekonomi makin efisiensi. Dengan sumber daya yang sama, dihasilkan output yang lebih banyak. Informasi amat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Sumber : www.bappeda.semarangkota.go.id/.../EVALUASI_FAKTOR_INVESTASI... 

             http://lepmida.com/column.php?id=430&awal=10

             http://punyaprasetyo.wordpress.com/2012/04/22/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-investasi-dalam-perekonomian-suatu-negara/

             Rahardja, Prathama. dan Manurung, Mandala. 2008. Teori Ekonomi Makro, Suatu Pengantar, Edisi Keempat. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia